Kominfo.nabirekab.go.id - Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Rencana Strategis Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertempat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Nabire, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Nabire. Sosialisasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan digital di tingkat daerah, sejalan dengan regulasi nasional mengenai SPBE dan keterbukaan informasi publik. Materi disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom., yang menjelaskan arah kebijakan, tahapan pengembangan SPBE Kabupaten Nabire sejak tahun 2006 hingga target akhir tahun 2029. SPBE sebagai Pijakan Reformasi Birokrasi Digital Yermias menjelaskan bahwa SPBE bukan sekadar proyek digitalisasi teknis, melainkan kerangka transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. “SPBE hadir untuk mengintegrasikan semua layanan pemerintahan ke dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung, tidak tumpang tindih, dan mudah diakses masyarakat. Ini tentang pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terpercaya,” ujar Yermias. Ia menegaskan bahwa SPBE Kabupaten Nabire akan terus dikembangkan secara bertahap hingga 2029, dengan penguatan di aspek aplikasi layanan, integrasi data, keamanan siber, dan keterbukaan informasi publik. Tahun 2026, Semua OPD Wajib Punya Website dengan Subdomain .go.id Kebijakan penting yang diumumkan dalam sosialisasi ini adalah kewajiban seluruh OPD Kabupaten Nabire memiliki website resmi dengan subdomain .go.id paling lambat tahun 2026. Website ini nantinya Menjadi sarana utama pelayanan informasi dan data kepada publik; terintegrasi penuh dengan website utama Pemkab Nabire, yaitu www.nabirekab.go.id; didesain untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, setiap pimpinan OPD diminta segera menunjuk beberapa staf sebagai pengelola informasi dan data digital (admin website) melalui Surat Keputusan resmi. Seluruh biaya pengembangan dan pengelolaan website akan dibebankan kepada anggaran masing-masing OPD. Dasar Hukum dan Implikasi Kewajiban Website Kebijakan ini merujuk pada berbagai regulasi nasional, antara lain Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mewajibkan setiap instansi pemerintahan mengembangkan sistem elektronik terpadu; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menetapkan kewajiban badan publik untuk menyediakan akses informasi secara proaktif; PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman; serta Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital nasional, yang memperkuat keterpaduan layanan digital antar instansi. Yermias menekankan bahwa website OPD bukan hanya formalitas, tapi harus memenuhi standar nasional seperti: keterbukaan informasi publik: menyajikan dokumen anggaran, perencanaan, laporan kinerja, pengumuman publik, dan lainnya; interoperabilitas data: mampu berbagi data antar sistem pemerintahan; keamanan dan keandalan sistem; serta kemudahan akses dan keberlanjutan layanan. Sanksi bagi OPD yang Tidak Patuh Dalam arahannya, Plt. Kadis Kominfo Nabire menyampaikan bahwa OPD yang tidak memenuhi kewajiban ini akan dinilai rendah dalam evaluasi SPBE tahunan oleh KemenPANRB, yang berpengaruh langsung terhadap peringkat kinerja dan indeks reformasi birokrasi instansi. Pemkab Nabire akan mempertimbangkan sanksi administratif, seperti pemotongan anggaran terkait digitalisasi atau pembatasan akses layanan integrasi. Selain itu, masyarakat berhak mengajukan permintaan informasi berdasarkan UU KIP, dan OPD yang menolak atau tidak menyediakan informasi dapat dikenai gugatan administratif di Komisi Informasi. “Ini bukan proyek jangka pendek. Ini reformasi. Kita ingin membentuk ekosistem digital pemerintahan yang rapi, efisien, dan transparan. OPD yang tidak siap akan tertinggal, dan ini akan berdampak serius terhadap pelayanan publik,” tegas Yermias. Langkah Strategis ke Depan: Infrastruktur, SDM, dan Evaluasi Sebagai bagian dari implementasi, Dinas Kominfo Nabire akan memberikan asistensi teknis kepada OPD dalam pembuatan dan pengelolaan website; penyediakan standar teknis dan pedoman konten website OPD, termasuk pengelolaan informasi publik sesuai UU KIP; serta melakukan evaluasi berkala terhadap keberadaan dan kinerja website OPD, termasuk pemantauan integrasi dengan portal utama kabupaten. Yermias juga meminta agar setiap OPD tidak hanya membentuk pengelola secara formal, tetapi juga memberikan pelatihan dan dukungan anggaran operasional agar website bisa aktif, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Digitalisasi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan Sosialisasi ini menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kabupaten Nabire dalam membangun fondasi pemerintahan digital yang solid dan adaptif. Dalam era keterbukaan dan kecepatan informasi, pelayanan publik yang lambat dan tidak transparan tak lagi relevan. Dengan mendorong seluruh OPD memiliki dan mengelola website secara profesional dan terstandar, Pemkab Nabire menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan SPBE yang modern, inklusif, dan partisipatif — di mana teknologi bukan sekadar alat, tapi jantung dari pelayanan publik yang berkualitas. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam komitmennya memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) di era transformasi digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nabire kembali menyelenggarakan Pelatihan Web Desain dan Digital Marketing Angkatan Ke-II, khusus bagi pemuda OAP yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Pelatihan ini berlangsung selama enam hari, dari 8 hingga 13 September 2025, bertempat di Aula Hotel JDF, Jalan Merdeka, Nabire, dan diikuti oleh 24 peserta. Seluruh peserta merupakan generasi muda OAP yang telah diseleksi berdasarkan semangat belajar dan komitmennya untuk berwirausaha secara mandiri. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari angkatan pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dan dirancang sebagai program tahunan berkelanjutan. Selama tidak ada hambatan signifikan, Kominfo Nabire berencana melaksanakan pelatihan ini setiap tahun untuk menjawab kebutuhan digitalisasi UMKM milik OAP di Kabupaten Nabire. “Ini adalah angkatan kedua, dan kami merencanakan agar pelatihan ini bisa terus berlanjut setiap tahun untuk mendukung UMKM OAP. Dengan kemampuan digital, mereka bisa memperluas pasar dan memasarkan produknya secara online,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom, Senin (8/9/2025). Didanai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Seluruh pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari program strategis Pemkab Nabire dalam mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia OAP. “Pemerintah Kabupaten Nabire sangat serius memanfaatkan Dana Otsus untuk pengembangan kapasitas SDM asli Papua. Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun ekonomi lokal,” jelas Yermias. Pelatihan ini menggandeng Course-Net Indonesia sebagai mitra teknis. Pendekatan belajar bersifat langsung praktik agar peserta benar-benar siap untuk mengelola usaha secara digital setelah pelatihan. “Kami ingin peserta bisa langsung praktik, membangun website dan mulai memasarkan produk atau jasa mereka secara online, tanpa harus bergantung pada pihak luar,” ujar Yermias. Monitoring Progres & Pelatihan Lanjutan Yermias juga menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak berhenti setelah hari terakhir. Kominfo akan melakukan evaluasi progres setiap enam bulan, untuk menilai sejauh mana keterampilan peserta diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam pengembangan UMKM. “Kami tidak hanya memberi pelatihan, tapi juga akan memantau hasilnya. Jika progres peserta bagus, mereka bisa kami ikutkan dalam pelatihan lanjutan yang lebih teknis dan spesifik,” tambahnya.  Misi Besar: UMKM OAP Go Digital Pelatihan ini merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menjalankan misi besar untuk: Mendorong UMKM milik OAP masuk ke pasar digital Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Papua Menjawab tantangan keterbatasan akses pasar dan teknologi Membangun ekosistem wirausaha digital yang berkelanjutan   Pesan untuk Peserta: Jadilah Pelaku, Bukan Sekadar Pengguna Teknologi Dalam pesannya, Yermias mengingatkan peserta untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pelaku aktif yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru. “Manfaatkan ilmu ini sebaik mungkin. Jangan berhenti belajar. Kami ingin kalian jadi pelaku digital yang bisa mengubah hidup sendiri, keluarga, bahkan komunitas,” pungkasnya.  Pemkab Nabire berharap program ini mampu menjadi titik awal perubahan mindset generasi muda Papua, dari konsumtif menjadi produktif, dari pengguna menjadi pencipta, dan dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. **  

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam menghadapi derasnya arus informasi digital yang kini sering disusupi kabar bohong (hoaks) dan disinformasi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd., MIKom., mengeluarkan seruan penting kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara di Nabire. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun ketahanan informasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah, seiring meningkatnya intensitas penyebaran hoaks yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Ajakan ini disampaikan menyusul pernyataan tegas Bupati Nabire, Mesak Magai, dalam apel gabungan sebelumnya, di mana hoaks disebut sebagai salah satu faktor utama yang bisa memecah belah masyarakat dan memicu etika pelayanan publik. Masyarakat Terpapar Hoaks: Bahaya Nyata di Era Digital Dalam keterangannya, Yermias Degei menjelaskan bahwa di era teknologi informasi saat ini, kecepatan penyebaran berita—baik benar maupun palsu—tidak bisa dibendung. Sayangnya, hoaks memiliki daya sebar yang lebih cepat daripada informasi valid. Ia menyebutkan bahwa masyarakat kita kini berada dalam situasi yang oleh para ahli disebut sebagai infodemi, yaitu kondisi banjir yang membuat masyarakat sulit membedakan mana informasi dan mana manipulasi. "Informasi kini menyebar dalam hitungan detik. Banyak yang tidak sadar bahwa informasi yang mereka bagikan belum tentu benar. Satu klik bisa membuat satu kabar bohong merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu kepanikan, bahkan konflik," ujar Yermias. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jenis hoaks yang beredar sangat beragam: mulai dari politik, agama, keamanan, pendidikan, hingga kesehatan. Salah satu yang paling berbahaya adalah hoaks yang memicu ketegangan identitas dan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), yang menurutnya sangat sensitif di daerah seperti Nabire yang memiliki keberagaman budaya. Dampak Sosial dan Politik: Hoaks Bisa Pecah-Belah Daerah Yermias juga mengingatkan bahwa hoaks bukan sekedar kabar tidak benar, melainkan bisa menjadi alat manipulasi politik dan senjata perpecahan. Ia mencontohkan berbagai peristiwa di tingkat nasional yang dipicu oleh kabar bohong di media sosial—mulai dari mempublikasikan, pembunuhan, hingga kekacauan sosial lainnya. Di Papua sendiri, kita masih mengingat berbagai kejadian, di mana hoaks kriminalan anak menimbulkan ketakutan massal dan aksi kekerasan yang menewaskan korban jiwa. "Kalau kita tidak waspada, bukan tidak mungkin peristiwa serupa seperti yang terjadi sebelumnya bisa terulang. Kita harus belajar dari pengalaman. Masyarakat tidak boleh mudah terpancing hanya karena video atau foto yang beredar tanpa konteks," tegasnya. Hoaks yang dimainkan di momen-momen seperti saat ini, lanjut Yermias, bahkan lebih berbahaya. Ia mengingatkan bahwa saat ini intensitas hoaks mulai meningkat, menyasar figur publik, lembaga pemerintah, hingga komunitas tertentu. Jika tidak disikapi dengan bijak, maka hoaks akan menciptakan polaritas politik dan menurunkan legitimasi penyelenggara negara. Keamanan Siber dan Tantangan Baru dari Kecerdasan Buatan Dalam konteks global dan nasional, Yermias merasakan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kini mampu memanipulasi secara lebih meyakinkan melalui deepfake, konten sintetis, serta algoritma clickbait. Ia berasumsi bahwa masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang kuat akan menjadi korban utama dari manipulasi semacam ini. “Kita sedang menghadapi tantangan baru. Hoaks bukan lagi hanya tulisan atau gambar, tapi bisa berupa video, suara, bahkan seolah-olah-olah berasal dari tokoh masyarakat padahal tidak. Di tengah pentingnya edukasi literasi digital yang berkelanjutan,” katanya. Ia menegaskan, masyarakat harus dilatih untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan tidak sembarangan membagikan konten yang tidak jelas sumbernya. Ia menyebut ASN sebagai garda terdepan untuk menjadi teladan dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang benar di tengah masyarakat. Langkah Strategis: Edukasi, Kolaborasi, dan Penguatan Regulasi Yermias menyampaikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Nabire saat ini tengah melakukan sejumlah strategi untuk menanggulangi hoaks di tingkat lokal. Beberapa program yang akan diluncurkan dalam waktu dekat meliputi: Kampanye Literasi Digital Masif di Sekolah, Gereja, dan Komunitas Lokal; Edukasi masyarakat secara langsung dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda; Pelatihan ASN dan Perangkat Kampung sebagai Agen Informasi; ASN dan aparat kampung dibekali kemampuan mendeteksi hoaks dan cara menyampaikan informasi yang benar. Selain itu, dilakukan juga Penguatan Kerja Sama dengan Media Lokal dan Influencer Digital. Kominfo akan menggalang media terpercaya dan tokoh masyarakat di media sosial untuk menyebarkan informasi faktual; Sosialisasi Regulasi UU ITE dan Sanksi terhadap Penyebar Hoaks; Menjelaskan kepada masyarakat bahwa menyebarkan informasi palsu adalah pelanggaran hukum, dan ada sanksi pidana yang mengikat. “Kami percaya, ketika masyarakat diberi akses informasi yang benar, serta diedukasi dengan pendekatan yang manusiawi dan partisipatif, maka hoaks tidak akan punya tempat di Nabire,” pungkas Yermias. Seruan untuk Bersatu dalam Kebenaran Menutup pernyataannya, Yermias Degei mengajak seluruh lapisan masyarakat Nabire untuk bersatu menjaga perdamaian dan stabilitas daerah dari ancaman hoaks. "Masyarakat Nabire adalah masyarakat yang cerdas dan damai. Mari kita jaga itu. Jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi. Jadilah agen penyebar kebenaran, bukan penyebar ketakutan," serunya. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan produktif. Pemerintah, masyarakat sipil, media, dan sektor pendidikan harus bersinergi untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif disinformasi. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam rangka memperkuat transparansi dan meningkatkan keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire secara resmi meluncurkan Buku Kaleidoskop Pembangunan Tahun 2022–2023. Peluncuran buku ini menjadi salah satu bentuk dokumentasi strategis atas pencapaian pembangunan selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Mesak Magai dan Wakil Bupati Ismail Djamaluddin. Kepala Diskominfo Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom, dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Diskominfo, Jalan Merdeka Nabire, Rabu (20/11/2024), menyatakan bahwa buku ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana edukasi publik tentang capaian pembangunan daerah. “Buku ini didominasi oleh tabel dan angka, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan objektif tentang berbagai aspek pembangunan, mulai dari sejarah, kondisi geografis, demografi, sosial budaya, pemerintahan, potensi sumber daya alam, hingga perekonomian,” ujar Yermias. Dokumentasi Capaian Lima Misi Kepala Daerah Yermias menjelaskan bahwa buku kaleidoskop ini juga memuat capaian lima misi utama dari Bupati dan Wakil Bupati dalam periode kepemimpinan 2022–2024, serta menampilkan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang urusan masing-masing. “Ini merupakan bentuk dokumentasi pembangunan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun publik,” tambahnya. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pondasi Pembangunan Menurut Yermias, penyusunan buku kaleidoskop ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, karena transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Dengan penyajian data dan informasi yang akurat di dalam buku ini, kami berharap masyarakat bisa memahami dengan jelas proses dan hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini,” tuturnya. Lebih lanjut, buku ini juga merupakan wujud nyata dari peningkatan akuntabilitas pemerintahan, agar setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat dinilai secara terbuka dan objektif oleh masyarakat. “Kami percaya bahwa dengan akuntabilitas yang tinggi, kita bisa menghindari penyimpangan dan memastikan penggunaan sumber daya daerah dilakukan secara optimal,” tegasnya. Referensi untuk Pengambilan Kebijakan dan Keterlibatan Publik Selain menjadi media pelaporan, buku kaleidoskop ini juga diharapkan menjadi referensi penting bagi berbagai kalangan, mulai dari pengambil kebijakan, akademisi, hingga peneliti, dalam merumuskan rencana pembangunan ke depan yang lebih tepat sasaran.“Dengan buku ini, masyarakat juga diharapkan dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan dengan memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan informasi yang relevan,” pungkas Yermias. Buku Kaleidoskop Pembangunan 2022–2023 ini memuat data dan capaian pembangunan berdasarkan lima misi Bupati dan Wakil Bupati, meliputi bidang: sejarah, geografi, sosial budaya, potensi daerah, perekonomian, dan kinerja OPD. Ditujukan untuk masyarakat umum, pemangku kebijakan, akademisi, dan peminat kajian pembangunan Dengan peluncuran buku ini, Pemkab Nabire menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi hasil, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. ***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Nabire bersama sejumlah instansi terkait menggelar Pelatihan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) bagi tim pelatih kabupaten dan kader kampung. Pelatihan bagi tim pelatih kabupaten dilaksanakan pada Selasa, 22 November 2022 dan diikuti beberapa instansi di Kabupaten Nabire yakni Bappeda, Dukcapil, DPMK, BPS dan Dinkominfo yang akan menjadi pelatih bagi kader kampug di Kabupaten Nabire pada tahun-tahun mendatang. Tiga hari berikutnya, Rabu, 23-Jumat, 25 November 2022 dilanjutkan dengan pelatihan bagi 60 kader kampung. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel JDF Nabire dan dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Nabire, Yakob Tagi mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan ditutup oleh Yermias Degei mewakili Bupati Nabire. Materi dan Peserta Pelatihan Pelatihan SIO Papua diikuti oleh perwakilan kampung dari 4 distrik yakni Distrik Yaur 4 Kampung, Distrik Napan 3 Kampung, Distrik Teluk Umar 4 Kampung, dan Distrik Wapoga 5 Kampung. Peserta pelatihan terdiri dari Kepala Kampung 16 orang, Sekretaris Kampung 16 orang, Kader Kampung 32 orang, Staf Distrik 4 orang dan didampingi oleh masing-masing kepada distrik. Selama tiga hari, para kader dibekali dengan sejumlah materi dari fasilitator dari Provinsi Papua, yakni Ibu Lince Urus dari DPMK dan OAP Provinsi Papua, Ibu Yani Samakori dari Tim Transisi Bakti/Skala, Bapak Frengky Waimbo dari Dinkominfo Provinsi Papua, Petrus Supardi dari Tim Transisi Bakti, Zakeus Marey pelatih Provinsi, dan Adi Budijanto pelatih Provinsi serta pelatih kabupaten dari Tim Transisi Bakti Yuni, Fresan, dan Doni. Para fasilitator membekali paserta/kader kampung dengan sejumlah materi, yakni “Pengantar Pendataan Keluarga dan Peran Kader dalam Pendataan dan Perencanaan Kampung”; “Pengenalan SIO Papua”; “Variabel Pendataan”, “Simulasi Pendataan Keluarga”; “Data Entry Online dan Simulasi”; “Fitur SIO Papua Online (Surat, Filter, Berita, Helpdesk)”; “Pengantar SIO Papua Offline”; “Pemanfaatan Data Menggunakan Excel”;”Pemanfaatan Data Menggunakan Excel (lanjutan)”; “Bisnis Proses Dasar/Pengelolaan Akun”; “Rencana Tindak Lanjut dan Time line Pendataan dan Penginputan”. Pesan Bupati Mesak Kepada Kakam, Kadistrik dan Kader Bupati Mesak dalam sambutannya yang disampaikan Asisten III Setda Nabire, Yakob Tagi mengatakan, “Program SIO Papua ini penting agar pemerintah kampung, distrik dan kabupaten memiliki data terpilah sehingga perencanaan pembangunan dan anggaran ke depan tepat sasaran, khususnya dana Otonomi Khusus. Saya minta para peserta ikuti pelatihan ini baik agar mendapatkan bekal untuk melakukan pendataan.” Bupati Mesak dalam sambutan penutupan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinkominfo Nabire, Yermias Degei menegaskan, “Saya minta para kepala kampung dan kepala distrik wajib mendukung kader kampung agar pendataan ini sukses dilaksanakan dan beberapa bulan ke depan harus sudah terinput di aplikasi SIO Papua.” Apa Itu SIO Papua? Yermias Degei mengatakan, Program SIO Papua adalah salah satu terobosan yang dilakukan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)-LANDASAN dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data kontekstual Papua untuk Perencanaan Pembangunan di tingkat Kampung, distrik dan kabupaten. “Secara khusus KOMPAK telah mengembangkan sistem pendataan yang dulunya dikenal dengan istilah SAIK (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung). Mulai tahun 2020 SAIK berubah menjadi Aplikasi SIO Papua yang menyajikan data terpilah antara Orang Asli Papua dan selain Papua, “ kata Degei. Degei mengatakan,“Ketersediaan data terpilah ini ke depan diharapkan dapat memenuhi amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) tentang pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua.” “Aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi dasar kampung sehingga dapat mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, peningkatan layanan dasar, dan pengembangan kegiatan ekonomi kampung,” kata Degei. Degei menjelaskan, “Aplikasi SIO Papua dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Papua. Saat ini sejumlah kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat tengah melakukan pendataan terpilah. Khusus untuk Nabire, tahun sebelumnya telah dilaksanakan dua distrik yakni Moora dan Teluk Kimi. Tahun ini, Distrik Teluk Umar, Distrik Wapoga, Distrik Yaur dan Distrik Napan. Tahun depan, kami akan tentukan beberapa distrik sesuai dengan ketersediaan anggaran yang bersumber dari dana Otsus,” kata Degei. Bagaimana Proses Penyediaan Data Terpilah? Yermias menjelaskan, peroses penyiapan SIO Papua diawali pelatihan kader, kemudian kader melakukan sensus di kampung masing-masing. Pendataan ini dilakukan di seluruh keluarga yang terdapat di dalam wilayah kampung tersebut. Setelah menyelesaikan pendataan, maka langkah selanjutnya adalah menginput semua data yang terkumpul ke dalam aplikasi SIO Papua. “Data yang terkumpul akan diimput dan secara otomatis akan terpilah dalam aplikasi ini. Terpilah antara penduduk asli Papua dan lainnya serta juga terpilah data pokok kependudukan, pendidikan, kesehatan, data bantuan sosial dan data keuangan. Jadi, ini lebih rinci karena bukan melalui survey tetapi ini sensus di lapangan,” kata Yermias Degei. Jadi, kata Degei, data pribadi tidak ditampilkan untuk umum di aplikasi ini. Data pribadi dilingdungi dan yang ditampilkan dalam diaplikasi ini adalah hasilnya yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan dalam kerangka Otsus. “Untuk melihat data tersebut dapat diakses di website SIO Papua, yakni siopapua.com,” tuturnya. Bagaimana Pemanfaatan Data? Kepada wartawan, Yermias Degei menjelaskan, “Data terpilah yang tersedia khusus Kabupaten Nabire saat ini baru dua distrik yakni Teluk Kimi dan Moora. Dengan pelatihan ini, kita harapkan bahwa tahun 2023 tersedia data terpilah 6 distrik dan tahun berikutnya kita ingin semua distrik dapat dilatih agar data terpilah di Kabupaten Nabire tersedia.” “Jadi data yang akan tersedia di aplikasi SIO Papua nantinya dapat dimanfaatkan oleh kepala kampung di tingkat kampung untuk pembangunan kampung, dan ditingkat distrik oleh kepala distrik, dan ditingkat kabupaten oleh organisasi perangkat daerah. Tingkat kabupaten untuk perencanaan Bappeda, menyangkut bantuan sosial di Dinas Sosial, kabijakan program dan anggaran di bidang kesehatan di pasti di Dinas Kesehatan dan sama juga Dinas Pendidkan dan OPD lainnya. Kita harapkan agar dengan data ini, dana Otsus dapat disalurkan tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Degei. Kolaborasi KOMPAK KOMPAK merupakan merupakan program kerja-sama Pemerintah Indonesia dan Australia, telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan dasar di Kabupaten Jayapura, Nabire, Paniai, Asmat, Boven Digoel di Papua serta Kabupaten Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak dan Kaimana di Papua Barat. Menjelang berakhirnya KOMPAK pada tahun 2022, berbagai ujicoba model semakin menunjukkan capaian, sehingga proses replikasi dan pelembagaan menjadi kebutuhan vital. Agar inovasi-inovasi ini dapat dikenal luas oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat di luar wilayah kerja KOMPAK, maka Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama KOMPAK telah menginisiasi kegiatan Forum Inspirasi Tanah Papua bertema “Praktik Baik Kolaborasi untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan.”***    

Kominfo.nabirekab.go.id - Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Wakil Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin, maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nabire telah membentuk Media Center induk di Dinas Kominfo dan mendorong setiap instansi pemerintah di Kabupaten Nabire membentuk media center dengan dukungan para petugas khusus pengelola dan penyedia informasi. “Transparansi informasi sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan di era sekarang ini. Apalagi syarat penting terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan demokratis adalah terbukanya akses informasi publik seluas-luasnya. Transparansi informasi ini bisa berarti dibukanya kemudahan, kejelasan, dan kecepatan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi layanan publik,” kata Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, Yermias Degei, Rabu (23/8). Menurut Degei, dalam rangka transparansi informasi pada era kemajuan Teknologi Informasi (TI) ini, media center sangat dibutuhkan untuk menunjang peran penyebarluasan informasi. “Ada kebijakan yang harus disebarluaskan dan perlu segera diketahui masyarakat sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ” katanya. “Media center dapat difungsikan sebagai ruang promosi (promotion room) informasi tentang kebijakan pembangunan lingkup instansi bersangkutan,” ucap dia. Degei mengharapkan masyarakat bisa memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, karena berbagai informasi sudah disediakan di media center. “Media center bertujuan mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah Kabupaten Nabire, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik, mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau,” katanya. Ia menambahkan, hal itu juga sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menunjang penyampaian aspirasi, serta membentuk masyarakat Kabupaten Nabire yang sadar bermedia, terutama di era konvergensi media. Media center di setiap OPD perlu ditunjang oleh Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) profesional. “Sehingga saat wartawan datang ke media center sudah punya gambaran informasi yang dibutuhkan, sebelum melakukan wawancara dengan pimpinan instansi,” kata Degei. Berkenaan dengan hal ini, kata Degei, pihaknya sedang melakukan re-desain website utama pemerintah Kabupaten Nabire (nabirekab.go.id) dan mengembangkan majalah pemerintah daerah. Pertengahan tahun ini atau akhir tahun ini, masyarakat Nabire dapat mengakses data dan informasi serta berita tentang Kabupaten Nabire di website nabirekab.go.id. “Website sedang kami desain ulang dan harus diisi dengan data dan informasi. Data dari mana? Dinas Kominfo dan semua OPD wajib distribusikan data. Sekda sudah menyurat untuk pembentukan media center ke semua OPD. Berkenaan dengan hal ini, SK PPID sudah ada hanya belum melakukan pelantikan selama ini dan belum dianggarkan. Oleh karena itu, kami akan anggarkan tahun 2023 untuk melakukan pelantikan,” kata Degei. Kata Degei, “Distribusi data dan informasi melalui Media Center harus dilakukan sambil tunggu pelantikan PPDI. Pelatihan-pelatihan internal tentu kami lakukan tahun ini dan setelah pelantikan PPDI, kami akan melakukan pelatihan PPDI.” “Pak Bupati dan Wakil Bupati memiliki komitmen untuk mewujudkan ini,” kata Degei. ***