Kominfo.nabirekab.go.id - Anak-anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban dalam kejahatan di ruang digital. Menurut laporan dari National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) Tahun 2024, ada sebanyak 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia selama kurun waktu 2021-2024. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 89 persen anak berusia 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet, sebagian besar mengakses sosial media, yang membuat mereka rentan terhadap risiko paparan konten negatif. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai upaya melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia. PP TUNAS juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi platform digital untuk menerapkan verifikasi usia terhadap penggunanya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan PP TUNAS adalah bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital sehingga tetap diterbitkan meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa platform digital. "Bagi perusahaan-perusahaan ini kita adalah pasar, karena itu tentu ada reaksi ketika pasarnya dipotong. Tapi alhamdulillah karena kepemimpinan Bapak Presiden yang teguh, beliau menyampaikan bahwa ini memang sudah harus jalan seperti itu, kita harus melindungi anak-anak kita," ujar Meutya saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) di Kota Medan, Sabtu (08/11/2025). Meutya mengungkapkan Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menerapkan regulasi penundaan akses anak terhadap platform digital setelah Australia. Meutya mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun sistem untuk menerapkan sanksi tegas terhadap platform yang melanggar aturan. "Saat ini kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan sistem untuk nanti kita akan betul-betul terapkan sanksi. Sanksi ini dikenakan terhadap platform, bukan kepada ibu, bukan kepada anak," tegasnya. Kemkomdigi juga terus bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan anak tentang cara melindungi diri dan keluarga di ruang digital. Meutya meyakini upaya-upaya ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang cerdas, bertoleransi, dan beretika. Dalam kegiatan ini, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya. Turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, dan segenap sivitas akademika Universitas Sumatera Utara. (komdigi.go.id)  

Kominfo.nabire.com - Beredar unggahan di media sosial berisi informasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) PKH 2025 via Telegram. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 16 Oktober 2025. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital. Formulir tersebut meminta data pribadi, seperti nama serta nomor Telegram dan terindikasi phishing atau penipuan. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari liputan6.com yang mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul "Cek Bansos PKH BPNT, Simak Cara Periksa Status Penerima untuk Hindari Penipuan".  Dalam artikel tersebut, dijelaskan salah satu cara paling umum untuk cek bansos PKH BPNT adalah melalui situs web resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Selain situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi "Cek Bansos" yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store.(komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar konten unggahan di media sosial Facebook berupa tangkapan layar sebuah artikel berisi narasi bahwa Taspen resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan 2025.  Kabarnya, narasi tersebut juga mengeklaim bahwa hal tersebut telah disetujui Menteri Keuangan. Hasil penelusuran yang dilakukan Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan fakta bahwa narasi tersebut tidak benar.  Fakta ini terverifikasi dengan adanya laporan, dilansir dari akun Instagram resmi PT Taspen @taspen, pihaknya menginformasikan pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025.  Taspen menegaskan besaran gaji pensiun masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan/penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/duda PNS, dengan kenaikan pokok sebesar ± 12 persen mulai 1 Januari 2024. (komdigi.go.id)      

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar unggahan di media sosial berisi informasi tautan untuk mencairkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) periode Oktober-Desember 2025. Faktanya, informasi dalam unggahan tersebut adalah penipuan. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari kompas.com, tautan yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengecekan bansos.  Untuk mengecek penerima BLT Kesra 2025 dapat dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di ponsel. Sistem akan menampilkan penerima BLT Kesra 2025, termasuk jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “tidak terdapat peserta/PM”.  Tautan yang beredar di Facebook tersebut mengarah ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Tautan tersebut palsu dan terindikasi modus phishing atau pencurian data pribadi. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar sebuah konten unggahan di media sosial TikTok berisi informasi bahwa Indonesia mengirim 20 ribu pasukan ke Gaza untuk membantu perdamaian pascakemerdekaan Palestina. Setelah penelusuran dilakukan oleh Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, ditemukan fakta bahwa informasi tersebut tidak benar.  Fakta ini terverifikasi dari adanya laporan, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut.  Artikel indonesia.go.id berjudul “Presiden Prabowo di PBB: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza” membahas pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB bahwa Indonesia siap mengirimkan 20 ribu lebih pasukan perdamaian ke Gaza atau ke daerah konflik lain di dunia. Namun, pengiriman pasukan tersebut hanya akan dilakukan jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan. Hingga saat ini, belum ada pengiriman 20 ribu tentara tersebut.  Sedangkan unggahan video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan. Setelah dicek menggunakan deepfake-o-meter, hasilnya ditemukan bahwa video tersebut kemungkinan besar merupakan hasil Generate AI dengan probabilitas 99,9%. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menunjukkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan dana bantuan melalui Facebook.  Dalam video tersebut, Menkeu Purbaya meminta masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Faktanya, video yang menampilkan Menkeu Purbaya menawarkan dana bantuan melalui Facebook merupakan hoaks. Hasil penelusuran Tim Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari kompas.com, penelusuran menggunakan Hive Moderation menemukan suara Menkeu Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence (AI). Video itu juga memanipulasi foto Purbaya yang ada di laman Wikipedia. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk melakukan pendaftaran bantuan sosial (bansos) digital. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 24 Oktober 2025. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital. Formulir tersebut terindikasi phishing atau penipuan karena meminta data pribadi, seperti nama dan nomor Telegram. Hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan informasi dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul "Digitalisasi Penerima Bansos Segera Diterapkan Secara Nasional" yang tayang pada 3 Oktober 2025.  Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos oleh pemerintah pusat. Uji coba pendaftaran penerima bansos dengan sistem digital dimulai sejak 18 September 2025.  Melalui situs banyuwangikab.go.id dan akun Instagram @dinsosppkb.banyuwangi, dijelaskan bahwa pendaftaran bansos melalui cara baru ini bisa dilakukan dengan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di alamat www.perlinsos.kemensos.go.id dan agen perlinsos. (komdigi.go.id)    

Kominfo.nabirekab.go.id - Indonesia sudah saatnya mengadopsi kecerdasan buatan (Artifficial Intelligence/AI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi nasional yang dihadirkan oleh teknologi tersebut. Studi Pricewater Cooper (PwC) tahun 2023 menunjukkan bahwa kecerdasan buatan diproyeksikan dapat menyumbang hingga USD1 triliun atau sekira Rp16 kuadriliun terhadap produk domestik bruto wilayah ASEAN pada 2030. Berdasarkan hasil studi tersebut, dia mengatakan, Indonesia berpotensi memperoleh hasil hingga USD366 miliar atau Rp5,8 kuadriliun, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi 18,8 persen. Tentunya angka tersebut jauh melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dengan AI, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah menetapkan lima prioritas dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan nasional, yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan. Dalam bidang pelayanan kesehatan, i​​​​​​a menjelaskan, Kementerian Kesehatan menggunakan AI untuk mendukung upaya perluasan akses layanan dan peningkatan akurasi diagnosis. “Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen rumah sakit,” katanya di Jakarta, Minggu (22/12/2024). Kemenkes dengan dukungan AI membuat model prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal atau 4P. Platform ini diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Aplikasi SATUSEHAT Mobile yang dikembangkan Kemenkes kini sudah bisa dipakai masyarakat  dengan model 4P tersebut. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur bermanfaat seperti pemantauan perkembangan kehamilan, sertifikat digital imunisasi rutin, hingga pencatatan tinggi dan berat badan untuk melihat pertumbuhan anak. Termasuk mengecek rekam medis, data dokter maupun rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat.  Selain itu, Menkomdigi menyampaikan, AI merupakan bagian dari motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, beberapa lembaga pemerintahan telah melakukan pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Kabar baiknya, Menteri Meutya mengatakan bahwa pemerintah pada 2025 akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian. Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih layanan berbasis digital yang dikelola instansi pusat maupun daerah.  ”Kementerian Komdigi khususnya, dalam melaksanakan pengawasan terhadap konten negatif juga sudah menggunakan artificial intelligence,” jelasnya. Satu hal, selama in pihaknya menggunakan AI dalam pelaksanaan pendidikan talenta digital, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan individu. Penerapan metode pembelajaran mandiri dan penyediaan materi pelatihan di platform daring menghadirkan fleksibilitas akses bagi peserta pendidikan. Menyangkut sektor perhubungan, integrasi dan pengelolaan lalu lintas data berbasis AI juga diterapkan dalam pengembangan mobilitas kota pintar. Pengembangan tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi seperi Institut Teknologi Bandung (ITB). “Untuk smart city ini juga kami sudah bekerja sama dengan ITB, karena kami tahu ITB melakukan pemeringkatan dan juga analisa terhadap kota-kota yang sudah menjalankan pelayanan berbasis digital,” jelas Meutya. Seturut upaya mewujudkan keamanan pangan, teknologi kecerdasan buatan dibuat agar terjadi terjadi optimalisasi produktivitas pertanian tanaman pangan dan pengelolaan lahan pertanian. Pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, BUMN serta kelompok tani telah menggarap platform tersebut. Teknologi berbasis AI dalam hal ini antara lain dimanfaatkan dalam pembuatan prakiraan cuaca dan iklim serta proyeksi rantai pasok makanan dan logistik. Meski dampak AI bisa dirasakan oleh semua lini. Terkait agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, Kemenkomdigi  akan mendorong pemanfaatan AI di bidang pangan difokus pada program ketahanana gizi nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini memang ditugaskan mempercepat transformasi digital sebagai  langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada 2034. (Sumber: indonesia.go.id) ***